Pemerintah Desa (Pemdes) Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, membagikan insentif kepada seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW), satlinmas, Posyandu, Imam, marbot di Aula Kantor Desa, Salasa (24/08/2021). Kepala Desa Bolo Drs Muhtar H. Idris mengatakan, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua Tahun 2021. Total insentif Rt, Rw, satlinmas, Posyandu, Imam dan marbot pada  DD tahap II sebanyak Rp. 89.650.000 dan dibagikan hari ini’  “Sebanyak 17 Ketua RT dan 5 Ketua RW mendapatkan insentif dari ADD tahap ...

Pemerintah desa bolo kecamatan madapangga menyalurkan bantuan sosial PPKM kepada 345 KPM, BST dan PKH yang berlokasi di kantor Desa Bolo. Selasa, 27/07/2021. Bersama pemdes bolo, BPD desa Bolo mengawal proses pembagian bansos PPKM darurat.  Ketua BPD desa bolo, Sahbudin, S. Pd menjelaskan, Pemberian bantuan sosial  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Kemensos RI, merupaka langkah tepat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terdampak covid-19.  "Tugas kami hanya mengawasi saja penyaluran bantuan ...

Guna menunjang kesejahteraan Warga Masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) Bolo KecamatanMadapangga Kabupaten Bima merealisasikan dana desa (DD) Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan jembatan, Selasa (03/08/2021). Kepala Desa Bolo, Drs Muhtar H. Idris mengatakan, Pembangunan jembatan ini adalah hasil musyawarah bersama warga masyarakat untuk pembangunan DD tahun ini. Desa memanfaatkan dana desa untuk membangun jembatan baru sebagai akses penghubung antara RT 11, 13 dan Rt 14 Dusun Anggrek. “Dana desa yang diterima oleh Desa Bolo kecamatan madapangga ...

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Bupati dan Walikota se NTB pada hari kamis, 22 juli 2021 bertempat di Ruang Rapat Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB mengikuti Rakor Percepatan dan Evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ) di provinsi NTB. Dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa PPKM Berbasis Desa harus benar – benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan permasalahan di Kabupaten dan Kota. “Jika dimulai dari desa, maka semua ...